ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PAJAK DAN KETERANGAN SAKSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 42/PDT.G/PT/2016/KPG

Abstract

Penelitian ini membahas kekuatan pembuktian surat pajak dan keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG terkait sengketa pertanahan di Indonesia. Surat pajak dan keterangan saksi sering digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, namun nilai pembuktiannya sering menimbulkan perdebatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kekuatan pembuktian kedua alat bukti tersebut dan implikasinya terhadap putusan pengadilan.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis dokumen hukum dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pajak memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti awal kepemilikan, tetapi akan lebih kuat jika didukung bukti lain yang sah. Keterangan saksi dinilai berdasarkan objektivitas, konsistensi, dan kredibilitas; jika bersesuaian dengan bukti lain, dapat menjadi alat bukti signifikan.

Implikasi penelitian ini menekankan perlunya kehati-hatian dalam menilai alat bukti non-formal dalam sengketa tanah, agar putusan pengadilan berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim, praktisi hukum, dan pengembangan ilmu hukum agraria serta hukum acara perdata