TINJAUAN NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi gugatan sederhana sebagai bentuk penerapan asas tersebut serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana memberikan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien karena prosedurnya yang ringkas, waktu pemeriksaan yang singkat, serta biaya yang relatif rendah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan. Hambatan internal berasal dari aparatur peradilan yang belum optimal dalam memanfaatkan hasil pembinaan dan menindaklanjuti evaluasi pengawasan. Sementara itu, hambatan eksternal disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan para pencari keadilan, seperti ketidakhadiran dalam persidangan, permintaan penundaan berulang, serta penggunaan upaya hukum secara emosional, yang menghambat kelancaran proses peradilan.