Praktik Rekrutmen Guru Berbasis Jaringan MGMP pada Sekolah Swasta Kota Bandung

Analisis Kesesuaian dengan SNP

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mendeskripsikan proses perekrutan informal guru dan tenaga kependidikan yang berlangsung menggunakan jaringan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di SMA Kartika XIX-2. Penelitian ini berfokus pada Wakil Kepala Sekolah yang menangani bidang Kurikulum sebagai subjeknya yang berperan langsung dalam proses perekrutan guru.  Pendekatan penelitian yang dipilih bersifat kualitatif dengan tipe studi deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi yang mencakup data kepegawaian dan struktur organisasi sekolah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses rekrutmen guru di SMA Kartika XIX-2 tidak dilakukan secara resmi, melainkan melalui rekomendasi dari guru lain dalam jaringan MGMP atau sekolah mitra. Meskipun proses ini dianggap fleksibel dan cepat, praktik tersebut belum memenuhi prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan. Sekolah telah melakukan evaluasi kinerja dan pelatihan internal secara rutin, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kesejahteraan guru, dominasi status honorer, dan belum adanya sistem rekrutmen formal yang terdokumentasi.

This study aims to examine and describe the informal recruitment practices of teachers and educational staff through the MGMP network at SMA Kartika XIX-2. The research subject was the Vice Principal for Curriculum, who is directly involved in the recruitment process. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through in-depth interviews and document analysis of staffing records and school organizational structure. The results show that teacher recruitment at SMA Kartika XIX-2 is conducted informally through recommendations from fellow teachers within the MGMP network or partner schools. Although considered flexible and efficient, this practice does not yet meet the principles of professionalism, transparency, and accountability as outlined in the National Education Standards. The school conducts regular performance evaluations and internal training, but continues to face challenges related to teacher welfare, the dominance of honorary status, and the lack of a formally documented recruitment system.